Kaltara.radigfamedia.online, Tanjung Selor – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian di provinsi ini. Kepala Dinas PUPR-PERKIM, Ir. Helmi, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Erni, ST., menegaskan komitmen ini dengan fokus pada proyek-proyek penting seperti Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang.
 |
| Berdampak Untuk Masyarakat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pemprov Kaltara - Foto Humas |
Erni menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung PSN dan meningkatkan aksesibilitas serta ekonomi lokal. Selain proyek-proyek besar, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jalan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, akses ke kawasan pertanian dan perikanan, akses menuju Pelabuhan Manjuaring, serta penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.
“Beberapa kementerian dan dinas akan membangun kantor di KBM Tanjung Selor. Dukungan infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Erni.
Pembangunan di KBM Tanjung Selor diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Kaltara. Berdasarkan data, kemantapan jalan provinsi di Kaltara telah meningkat dari tahun 2022 hingga 2023, dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Beberapa jalan yang rusak parah, seperti jalan ring road Nunukan di Desa Binusan, jalan ring road Malinau di Desa Setulang menuju Setarap, serta Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi, telah berhasil diperbaiki pada tahun 2023.
Jalan pendekat KIPI ruas Sajau-Binai, yang sebelumnya tidak fungsional, kini telah terhubung dan menjadi akses utama bagi masyarakat menuju Tanah Kuning.
“Hasil perhitungan yang dipublikasikan masih berpedoman pada SK jalan yang lama, sementara untuk kemantapan jalan tahun 2024 nanti akan berpedoman pada SK jalan baru,” jelas Erni.
Dinas PUPR-PERKIM juga menangani koridor jalan yang kritis untuk mencegah terputusnya akses melalui pembangunan jembatan di Desa Setarap (Malinau), pembangunan box culvert, dan penanganan longsoran di jalan Gunung Selatan (Tarakan). Selain itu, penanganan ruas jalan non status yang dibutuhkan masyarakat, seperti ruas jalan eksisting Tanah Kuning, jalan Gunung Seriang-Bhayangkara, dan ruas jalan Kelubir-Salimbatu, juga menjadi prioritas.
Tahun ini, Pemprov Kaltara mendapat alokasi sebesar Rp90 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk penanganan jalan di wilayah Krayan dan Tarakan. Alokasi ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Penanganan jalan provinsi dilakukan secara bertahap karena APBD kita terbatas. Namun, pemerintah berupaya agar konsisten mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas,” kata Erni.
Pandemi Covid-19 sempat memberikan dampak terhadap alokasi anggaran infrastruktur yang direfocusing untuk penanggulangan pandemi. Namun, dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2022, anggaran untuk infrastruktur kembali meningkat, memungkinkan pembangunan di Kaltara berjalan lebih baik.
“Kami optimis ada kenaikan capaian kinerja jalan yang cukup baik pada tahun 2024 mengingat cakupan jalan provinsi yang tertangani tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” tutup Erni.